BEM UMJ Potret 25 Tahun Reformasi

Dapartemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (BEM UMJ) menggelar Diskusi Publik dengan mengusung tema Potret 25 Tahun Reformasi: Bagaimana Situasi Ekonomi, Hukum, dan Politik bertempat di Aula FH UMJ, Selasa (30/05/2023).

Dihadiri lebih dari 100 mahasiswa UMJ dan luar UMJ gelaran Diskusi Publik menghadirkan beberapa narasumber seperti Prof. Chusnul Mar’iyah, Ph.D., Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si, Dan Dosen FISIP UMJ Dr. Syahganda Nainggolan, M.T. untuk membahasa berbagai persoalan 25 Tahun Reformasi di Indonesia.

Menteri Kajian dan Aksi Strategis Wahid Hasyim mengatakan bahwa kegiatan Diskusi Publik ini diharapkan menjadi momentum mahasiswa untuk lebih mempertajam nalar kritis di tengah krisisnya situasi di Indonesia seperti pengelolaan sumber daya alam, kebijakan dan proses produksi sampai pemasaran produk, serta ketimpangan perekonomian ini kemungkinan meningkatkan kriminalitas dan konflik sosial.

“Pada akhirnya semakin kuat iklim sosial berbasis materialisme semakin sulit proses sosial politik untuk melahirkan kepemimpinan yang bisa kita tauladani. Ini menjadi diskursus yang dihadapi secara nyata untuk itu mahasiwa harus hadir mengintrupsi kebijakan dan aturan yang merugikan rakyat,” ungkap Wahid.

Sejalan dengan itu, Presiden Mahasiswa UMJ Sarlin Wagola menegaskan masih banyak agenda reformasi yang sampai saat ini belum tuntas pengawalannya. Dalam menghadapi arus politik 2024 Sarlin mengungkapkan perlu adanya pijakan yang benar, lurus, dan istikomah serta tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan pragmatis tertentu.

“Seperti korupsi, kolusi dan nepotisme masih merajalelah yang ujungnya menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mengalami erosi, distorsi, dan deviasi dari bangunan dasar yang diletakkan pada kemerdekaan 1945,” tegas Sarlin.

Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Chusnul Mar’iyah, Ph.D sekaligus dosen Pasca Ilmu Politik UMJ, dalam pemaparan materinya menyampaikan terkait telaah kritis terhadap situasi politik indonesa menuju demokrasi 2024 bahwa reformasi dilakukan karena banyaknya tragedi ketidakadilan dari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini terlihat dari banyaknya petinggi yang kehilangan nilai pada aspek spiritual.

“Jangan pisahkan agama dan politik, mulailah bangun integritas dalam diri dan tingkatkan kualitas etika, moral, dan adab. Tahun 2024 perlu adanya pemilu yang halal yang akan melahirkan pemimpin baik dan mampu membawa keberkahan dengan cara elegan jauh dari kecurangan,” jelas Chusnul.

Pengamat Politik Ekonomi/Ekonom Anti-Neolib Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si. pun menyampaikan banyak kepentingan orang kaya dalam reformasi oligarki Bisnis bahkan sistem dunia diatur oleh para pemilik modal dunia Elite Global yang menjadikan reformasi telah mati. Lebih lanjut, Ichsan mengatan Sebagai umat islam dan sebagai warga Muhammadiyah harus paham betul makna dari sami’na wa atho’na. Sami’na berarti sistem, atho’na berarti aktor atau pelaku yang menjalani sistem tersebut.

“Tahun 2024 kita akan dihadapkan dengan One World Government dan demokrasi hanya milik korporasi. Jika mengaku muslim maka kita akan bersyahadat dan menjalankan nilai-nilai yang termaktub didalamnya, manusia hanya dihadapkan dengan dua pilihan. Menjadi manusia munafik atau menjadi manusia istiqomah!,” ucap Ichsan.

Tidak hanya itu, Dosen FISIP UMJ Dr. Syahganda Nainggolan, M.T. menegaskan dinasti politik oligarki dapat dilawan dengan demokrasi sehat serta pelaksanaan yang benar-benar jujur dan adil.

Sebuah urgensitas demokrasi, bahwa rakyat mendesak pengambil kebijakan untuk mentransparankan kebijakan pemerintah yang dibawa dalam ruang dialog-diskursus. Dan rujukan justifikasi dan legalitas kebijakan pembangunan UUD’45 dan Pancasila.

Editor : Budiman