Muhammadiyah perlu hadir di tengah kontestasi politik 2024 untuk menegakkan nilai-nilai politik dan demokrasi. Namun Muhammadiyah tidak ada kaitannya dengan pemilihan umum 2024 karena Muhammadiyah hanya organisasi kemasyarakatan (ormas), bukan kontestan. Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Ma’mun Murod, M.Si., dalam Seminar Nasional Forum Dekan FISIP PTMA yang digelar di Aula Kasman Singodimedjo FISIP UMJ, Rabu (21/06/2023).
Ma’mun juga mengungkapkan bahwa untuk membangun suatu bangsa itu diperlukan peran nyata politik dalam melakukan transformasi sosial.
“Muhammadiyah tidak memiliki kaitan langsung dengan Pemilu 2024. Muhammadiyah berkomitmen dan konsisten tidak terlibat dalam manuver politik partai manapun. Namun bukan berarti buta politik atau anti politik,” ungkap Ma’mun.
Baca Juga : UMJ Berperan Aktif dalam Pemilu 2024
Tidak hanya itu, Ma’mun juga menambahkan bahwa Muhammadiyah memiliki dua makna pembeda dalam bidang politik. Pertama, Muhammadiyah sebagai Jam’iyah atau organisasi yang tidak diperkenankan untuk membuat keputusan apapun yang bersifat praksis atau praktis. Kedua, Muhammadiyah sebagai Jama’ah atau kultural sebagai penggerak untuk melakukan penguatan-penguatan politik.
Lebih jauh Ma’mun mengungkapkan rencana Lembaga Leader of Indonesia (UMJ) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) uang akan mengadakan survei terkait pengamatan politik menjelang pemilu 2024. Survey ini membutuhkan 3.600 responden dari luar Muhammadiyah dan 2.400 dari masyarakat Muhammadiyah.
Muhammadiyah dalam menyikapi rezim politik tentu memiliki sikap tersendiri karena selama ini aktif terlibat dalam membangun sekolah, pesantren, hingga perguruan tinggi Islam untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada masyarakat.
“Bukan negara yang telah banyak memberi ke Muhammadiyah, namun Muhammadiyah yang telah banyak memberi untuk Negara. Padahal mencerdaskan bangsa adalah tugas negara, bukan Muhammadiyah,” jelas Ma’mun.
Oleh karena itu, menurut Ma’mun, kader Muhammadiyah harus memahami arus politik tidak boleh terlalu kasar, tapi jangan terlalu lunak. Banyak hal yang harus dikritisi oleh kader Muhammadiyah karena politik juga penting untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
Seminar Nasional Forum Dekan FISIP PTMA (Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah) ini dihadiri oleh Dekan FISIP UMJ Dr. Evi Satipsi, M.Si., Ketua Fordek PTMA Prof. Dr. Muslimin Machmud, M.Si., Ketua LHKP PPM Dr. Phil Ridho Al-Hamdi, M.A., para Dekan FISIP dari 18 PTMA se-Indonesia, dan sivitas akademika FISIP UMJ.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMJ Dr. Evi Satipsi, M.Si., dalam sambutannya mengatakan seminar ini diselenggarakan untuk membahas bagaimana peran Muhammadiyah di tengah kontestansi politik 2024. Karena ada harapan keanggotaan badan legislatif juga bisa diisi oleh kader Muhammadiyah.
Selaras dengan itu, Ketua Forum Dekan FISIP PTMA, Prof. Dr. Muslimin Mahmud M.Si., berharap Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan dapat memerankan fungsinya untuk menjadi penengah dan penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut Muslimin, peran Muhammadiyah adalah membangun peradaban bangsa. Oleh sebab otu Seminar Nasional ini menjadi momentum penting dalam melakukan perubahan bersifat subtantif, untuk mentransformasikan demokrasi politik yang bermoral dan beradab.
“Di tengah maraknya isu politik, ini menjadi kesempatan besar untuk mendorong kader Muhammadiyah yang memiliki potensi dalam bidang politik untuk masuk ke dalam dunia politik. Karena sebagai kader Muhammadiyah tentu harus paham politik untuk membangun kembali cita-cita bangsa dan negara,” jelasnya.
Gelaran Seminar Nasional betajuk “Muhammadiyah di Tengah Kontestasi Politik 2024” ini merupakan rangkaian kegiatan dari Musyawarah Nasional APSAN/P (Asosiasi Program Studi Administrasi Negara/Publik) PTMA se-Indonesia. Selain itu juga digelar workshop selama tiga hari, pada 21-23 Juni 2023.
Editor : Tria Patrianti
