Salah satu isu yang muncul menjelang Pemilu 2024 yaitu politisasi birokrasi. Isu tersebut menjadi kajian menarik dalam sebuah diskusi Lecture Series yang digelar Prodi Magister Ilmu Politik FISIP UMJ bertajuk Politisasi Birokrasi dalam Pemilu 2024, Selasa (20/06/2023). Diskusi yang digelar secara daring ini diikuti oleh dosen dan mahasiswa UMJ, serta masyarakat umum.
Baca juga : Perjuangan Partai Politik Islam dalam Pemilu 2024
Tiga dosen Ilmu Politik FISIP UMJ berkesempatan memberikan pandangannya terkait dengan fenomena politisasi birokrasi yang marak terjadi di Indonesia. Ketiga dosen tersebut adalah Sri Yunanto, Ph.D., Ir. Hamka Hendra Noer, Ph.D., dan Djoni Gunanto, M.Si. Ketiganya sepakat bahwa birokrasi harus berdiri netral dan profesional.
Praktik politisasi birokrasi telah ada sejak masa kolonialisme hingga saat ini. Fakta sejarah menunjukkan politisasi birokrasi di Indonesia kerap terjadi di setiap masa hingga sekarang,meskipun menerapkan sistem politik yang berbeda. Yunanto mengatakan, “Secara hitam di atas putih prinsip-prinsip netralitas itu ada, meskipun realitasnya belum.”
Ia menyebut terdapat dua modus politisasi birokrasi yaitu pertama partai politik mengintervensi birokrasi. Dalam hal ini birokrasi digunakan sebagai organisasi negara sehingga prinsip-prinsip birokrasi ideal ditabrak oleh politik. Modus kedua yaitu eksekutif mempolitisir birokrasi untuk kepentingan kekuasaan sendiri.
Sementara itu Hamka memperlihatkan data yang menunjukkan adanya politisasi birokrasi di Indonesia. Sebanyak 24 di antara 34 provinsi didapati melakukan pelanggaran. Dari 24 provinsi tersebut, setiap provinsinya terdapat lebih dari 100 ASN pelanggar. “Birokrasi di Indonesia belum ideal. Butuh resources dan waktu yang panjang untuk birokrasi Indonesia menuju ideal,” tegas Hamka.
Senada dengan hal tersebut, Djoni Gunanto menegaskan bahwa sulitnya reformasi birokrasi di Indonesia salah satu penyebabnya adalah tarikan-tarikan birokrasi terhadap parpol yang sulit dipisahkan. “Birokrasi harus memposisikan politisi dan parpol itu sama. Birokrasi berada di tengah dan fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Djoni.
Meritokrasi perlu dilakukan agar orang-orang yang menempati jabatan sesuai dengan kemampuan bukan berdasarkan kedekatan. “Sesungguhnya politisasi birokrasi itu ada, meskipun kita ingin meniadakan. Komoditas politik terutama dalam Pemilu, Pilkada, selalu jadi rebutan,” ungkap Djoni.
Ketua Program MIPOL FISIP UMJ, Dr. Lusi Andriyani, M.Si., yang hadir menerangkan bahwa Lecture Series akan digelar rutin setiap Selasa selama satu bulan ke depan dengan tema-tema yang berbeda dan melibatkan dosen-dosen di lingkungan FISIP UMJ. Program ini ditujukan untuk menghasilkan luaran berupa publikasi jurnal maupun book chapter.
Editor : Tria Patrianti
